Grobogan, RM _
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa, dalam Pasal 60 ayat (1) UU Jasa Konstruksi jika penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar-standar tersebut, pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Kemudian Pasal 63 UU Jasa Konstruksi penyedia jasa konstruksi wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahannya.
jika perbaikan konstruksi atau kegagalan bangunan tidak dilakukan perbaikan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun. Meski demikian UU tersebut masih tidak diindahkan oleh sejumlah pelaku. Seperti yang terjadi di Desa Ngrandah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Proyek yang dikerjakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut terkesan asal asalan, sehingga pembangunan yang baru dikerjakan sekitar 5 hulan yang lalu sudah mengalami porak poranda dan tidak bermanfaat.
Dalam pantauan radarminggu.com sejak pelaksanaan pembangunan Rehab drinase dengan Volume 0,5m X 299m tersebut nampak asal jadi. Diketahui pekerjaan tersebut dengan nilai anggaran 200 juta dan merupakan Bankeu dengan tahun anggaran 2022 Provinsi Jawa Tengah.
Terkait dengan pembangunan yang asal asaln tersebut kini menyebabkan adanya rusak parah dan porak poranda di lokasi kerja. Bahkan proyek yabg baru berumur sekitar lima bulan ini sudah mengalami Sisi jalan baru saja dibangun ambrol, tak hanya itu, talut yang digunakan sebagai penahan jalan pun jebol. Padahal sesuai aturannya jalan tersebut masih dalam masa perawatan.
Saat hal itu dikonfirmasikan kepada Kepala Desa Ngrandah Untari melalui pesan WA bahwa , dia mengakui kalau jalan tersebut baru saja dibangun secara swa kelola. Namun pihaknya tak menyebutkan akan dilakukan perbaikan kembali dan terkesan mengabaikan konfirmasi wartawan. Tim rm
Simak juga vidionya :
